BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH BUMBU,
Menimbang
:
a.
bahwa sesuai dengan peranan dan kedudukan
tenaga
kerja,
diperlukan
pembangunan
ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas
tenaga
kerja
dan peransertanya dalam
pembangunan serta peningkatan perlindungan
tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan
harkat dan martabat kemanusiaan;
b.
bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja
dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar
pekerja/buruh
dan menjamin kesamaan
kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi
atas
dasar apapun untuk mewujudkan
kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya
dengan tahap memperhatikan perkembangan
kemajuan dunia usaha;
c.
bahwa dalam rangka tertib pelayanan administrasi
ketenagakerjaan di Kabupaten Tanah Bumbu,
diperlukan adanya regulasi agar penyelenggaraan
pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dapat
berhasil guna dan berdaya guna;
d.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan
Peraturan
Daerah
tentang
Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor
3 Tahun
1951 tentang
Berlakunya
Undang-Undang
Pengawasan
Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik
Indonesia untuk Seluruh Indonesia
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);
2.
Undang-Undang Nomor
1 Tahun
1970 tentang
Keselamatan Kerja
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun
1970 Nomor
1, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2918);
3.
Undang-Undang Nomor
7 Tahun
1981 tentang
Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3201);
4.
Undang-Undang Nomor
4 Tahun
1997 tentang
Penyandang Cacat
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun
1997 Nomor
4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3670);
5.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);
6.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
1
Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention
Nomor
182 Concerning the Prohibition and
Immediate Action for the Elimination of the Worst
Forms of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182
Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera
Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk
Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2000 Nomor
30, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
7.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang
Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor
131,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3989);
8.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun
2002 Nomor
109, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun
2014 Nomor
297, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5606);
9.
Undang-undang Nomor
2 Tahun
2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan
Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan
Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2003 Nomor
22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
10.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun
2003 Nomor
39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor